UNDANGAN SIARAN PERS

Serikat Pengajar HAM Indonesia dan Pusat Studi HAM

AGENDA REFORMASI TNI DAN PENOLAKAN RENCANA PENEMPATAN TNI DI JABATAN SIPIL

 

Reformasi TNI merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya menegakkan Negara Hukum Indonesia dan demokrasi yang dicita-citakan dalam gerakan 1998, salah satunya “mencabut dwi fungsi ABRI”. Sejumlah agenda reformasi TNI menyertai, seperti penghapusan bisnis militer, menarik keterlibatan militer dalam konflik agraria atau urusan sipil, reformasi peradilan militer, dan penguatan prajurit untuk berkemampuan perang, berikut kesejahteraan prajurit.

 

Namun, publik kini dikejutkan keinginan Pemerintah Indonesia yang hendak menghidupkan kembali Dwi Fungsi TNI yang telah dihapus melalui UU TNI. Tentu, rencana tersebut dinilai akan mengganggu Sistem Negara Hukum yang demokratis dan perlindungan HAM.

 

Kami dari komunitas akademisi HAM di Indonesia bersama sejumlah Pusat-Pusat Studi HAM dari berbagai universitas, perlu menyampaikan pandangan dalam pernyataan pers.

 

Senin, 25 Februari 2019

13.00-13.45

Ruang Pusat Studi HRLS/Pusat Studi Hukum HAM

Gedung C, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

 

Narasumber

- Al Hanif, PhD. (Ketua Serikat Pengajar HAM Indonesia dan Pusat Studi HAM dan Migrasi/CHRM2 Universitas Jember)

- Inge Christanti, S.S., M.Hum.Rights Prac. (Pusat Studi HAM Universitas Surabaya)

- Dr. Herlambang P. Wiratraman (Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

- Eko Riyadi, SH., MH. (Pusat Studi HAM UII Yogyakarta)

- Satria Unggul, SH., MH. (Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi/PUSAD Universitas Muhammadiyah Surabaya)

 

Narahubung:

Herlambang 082140837025