Presiden Jokowi telah memerintahkan DPR untuk menuntaskan perancangan Omnibus Law dalam rentang waktu 100 hari. Bahkan Jokowi disinyalir telah melakukan tindakan represif dengan memerintahkan BIN dan POLRI untuk mendekati Ormas yang menolak perancangan Omnibus Law.

Pasalnya, Omnibus Law yang merupakan kompilasi dari kurang lebih 79 undang-undang yang tersebar dari berbagai sektor dinilai dapat mencederai hak-hak masyarakat terutama pekerja/buruh. Maka dari itu, pada 30 Januari 2020 LBH Surabaya menggandeng seluruh elemen jaringan masyarakat sipil Jawa Timur untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU CILAKA).

Belum ada draft resmi mengenai Omnibus Law RUU CILAKA yang dapat diakses oleh masyarakat. Tetapi nantinya akan ada 11 klaster dalam Omnibus Law RUU CILAKA yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi, antara lain tentang penyederhanaan perizinan usaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMK-M, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi Pemerintah, pengenaan sanksi, pengenaan lahan, investasi dan proyek Pemerintah, hingga kawasan ekonomi. Namun di sisi lain, banyak pasal-pasal dalam Omnibus Law dipandang mengebiri hak-hak pekerja/buruh. Beberapa diantaranya adalah wacana penghilangan uang pesangon untuk pekerja/buruh korban PHK, penghilangan upah minimum, hingga mempermudah ketentuan PHK.

Terdapat 2 pemantik dalam FGD kali ini, Abd. Wachid Habibullah dan Muhammad Saleh. Tujuan FGD kali ini adalah untuk menyadarkan masyarakat atas ketidakpahaman terhadap dampak keberlakuan Omnibus Law RUU CILAKA yang justru sangat berpengaruh pada kalangan masyarakat bawah. Wachid memandang bahwa penyusunan Omnibus Law RUU CILAKA memiliki sebuah “motif” dengan penyusunan halaman yang banyak dan substansi beragam. Penyusunan Omnibus Law sendiri hanya dikenal dalam konsep sistem hukum common law terutama negara-negara dengan tata pemerintahan yang sudah bagus. Justru penyusunan Omnibus Law RUU CILAKA adalah pertama kalinya dalam sejarah civil law untuk dilakukan.

 

 “Mari kita berjuang bersama ketika ada kebijakan Pemerintah yang merugikan hak-hak kita semua” tutup Muhammad Saleh pada FGD sore hari itu.

 

Penulis: Risdiana Izzaty