Untuk kedua kalinya, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengadakan diskusi mengenai Omnibus Law Ketenagakerjaan. Kontroversialitas Omnibus Law Ketenagakerjaan menjadi alasan tingginya minat masyarakat terhadap topik diskusi tersebut. Pada kesempatan ini, HRLS bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR) untuk mengkaji Omnibus Law Ketenagakerjaan berangkat dari sisi politik.

 

Ada yang berbeda dari diskusi sebelumnya, bertempat di Aula Prof. Soetandyo FISIP UNAIR, rangkaian diskusi pada 13 Februari 2020 itu dikemas dengan bedah buku Labor and Politics in Indonesia oleh penulis sekaligus narasumber, Teri L. Caraway dari University of Minnesota. Ditemani dengan narasumber lain yang terlibat pada diskusi hari itu, Hari Nugroho (Universitas Indonesia), Airlangga Pribadi (FISIP UNAIR) dan Angga Prawadika Aji (FISIP UNAIR) sebagai moderator.

 

Dibuka dengan awal mula keterlibatan buruh dalam perpolitikan di Indonesia, diskusi Omnibus Law Ketenagakerjaan dan Bedah Buku “Labor and Politics in Indonesia” siang hari itu dihadiri oleh lebih dari 100 orang dengan latar belakang yang beragam. Mulai dari mahasiswa, advokat, perwakilan serikat buruh, hingga institusi pemerintahan.

 

Ketika ditanya pendapat mengenai Omnibus Law ketenagakerjaan, Airlangga Pribadi mengatakan bahwa Omnibus Law merupakan cara kekuasaan untuk melemahkan buruh. Hari Nugroho beranggapan lain, “mengenai kebijakan yang tidak pro buruh, ini terlalu luas. Kita tidak bisa mengatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan tidak baik, melainkan memang ada beberapa pasal yang tidak pro.” tegasnya.

 

Sependapat dengan Hari, Teri L. Caraway mengungkapkan, “karena belum ditetapkan maka belum bisa menentukan bagaimana akibatnya. Tetapi, karena tidak adanya buruh yang dilibatkan dan lebih banyak melibatkan pengusaha, maka sepertinya hak buruh kurang diperhatikan.”

 

Kabarnya, Omnibus Law ketenagakerjaan akan memangkas hak-hak buruh dan pekerja demi mendorong iklim investasi di Indonesia. Namun hingga saat ini draft resmi Omnibus Law ketenagakerjaan belum dapat diakses oleh masyarakat.

 

Penulis: Risdiana Izzaty