Pemulangan WNI eks-ISIS merupakan hal yang banyak diperbincangkan masyarakat pada akhir-akhir ini. Beragam pendapat dikemukakan oleh masyarakat dalam menanggapi isu tersebut, baik itu pro ataupun kontra. Agar isu tersebut tidak hanya menjadi “bola liar” yang tidak jelas bagaimana arahnya, Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga atau yang biasa disebut dengan Human Rights Law Studies (HRLS) dan Airlangga Institute of Internasional Law Studies (AIILS) menyelenggarakan diskusi terbuka yang berjudul “Perlukah Mereka Dipulangkan? : Pro dan Kontra Pemulangan Eks-ISIS” pada hari Rabu, 12 Februari 2020 lalu.

Diskusi tersebut dimeriahkan oleh narasumber dari berbagai bidang untuk memperkaya sudut pandang dalam diskusi antara lain, Dwi Rahayu Kristianti dosen hukum kewarganegaraan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Amira Paripurna sebagai peneliti counter-terrorism, Rakhman Ardi dosen psikologi kepribadian dan sosial Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Koesrianti dosen hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan juga Triyono Wibowo mantan wakil menteri luar negeri RI periode 2008-2011. Diskusi tersebut diikuti oleh lebih dari 40 (empat puluh) peserta dari beragam kalangan, baik dari kalangan mahasiswa, akademisi, ataupun masyarakat umum.

Dwi Rahayu Kristianti menjelaskan “berdasarkan sudut pandang hukum kewarganegaraan, warga Indonesia yang mengikuti kegiatan militer di ISIS kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Hal tersebut dikarenakan dalam UU No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007 dijelaskan bahwa WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya dengan sendirinya (secara otomatis”. Meskipun demikian  Dwi Rahayu juga menyarankan “seharusnya pemerintah melakukan identifikasi terlebih dahulu karena kemungkinan besar setiap warga Indonesia yang ada disana tidak seluruhnya bergabung dalam kelompok bersenjata. Sehingga tentu memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda juga”.

Dalam diskusi tersebut Amira berpendapat “apabila mereka dipulangkan maka pemerintah memiliki tugas besar dalam mengawasi mereka dan juga melakukan deradikalisasi. Namun deradikalisasi ini sendiri belum tentu menjadi solusi yang efektif karena akan sulit sekali mengukur keberhasilan deradikalisasi pada pola pikir seseorang”. Hal tersebut ditanggapi oleh Ardi sebagai dosen psikologi, dimana ia mengatakan “memang tidak ada hal yang dapat membuktikan apakah deradikalisasi pada diri seseorang telah berhasil ataupun tidak. Hal tersebut juga tentu akan sangat sulit dilakukan mengingat kasus ini merupakan kasus yang sensitif karena berhubungan dengan agama dan keyakinan seseorang, sehingga upaya deradikalisasi dapat ditangkap salah oleh mereka menjadi upaya pelemahan iman mereka”. Meski demikian, Ardi tetap melihat ada potensi deradikalisasi tersebut akan berhasil, “kebutuhan mereka untuk berbicara pada seseorang di luar kelompoknya setelah sekian lama memendam rasa sakit dapat menjadi titik balik dalam upaya deradikalisasi” tuturnya.

Namun dalam menanggapi kasus ini Koesrianti memiliki pendapat yang sedikit berbeda, dimana ia berpendapat “pemerintah sudah tidak perlu ambil pusing lagi untuk memulangkan mereka. Mereka sudah secara sadar meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan ISIS dan mencari ‘surga’ yang mereka impikan. Upaya deradikalisasi itu sendiri juga tidak tentu bagaimana hasilnya, sehingga tentu akan berisiko tinggi apabila pemerintah memulangkan mereka. Maka karena itu Pemerintah lebih baik fokus untuk memberikan rasa aman pada jutaan masyarakat Indonesia lainnya karena Pemerintah memiliki kedaulatan dalam menentukan sikap pada segala permasalahan di negaranya sendiri”.

Pemerintah sebenarnya sudah merapatkan hal tersebut pada 11 Februari 2020 dan menentukan sikap untuk tidak memulangkan warga Indonesia yang bergabung di ISIS. Namun Triyono memandang keputusan tersebut masih memiliki celah, “meskipun Pemerintah telah menyatakan sikap untuk tidak memulangkan mereka, seharusnya Pemerintah tetap harus menyiapkan solusi-solusi atau langkah-langkah hukum manakala mereka pulang sendiri ke Indonesia atau dipulangkan (dideportasi) oleh negara yang bersangkutan. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka kita tidak memiliki pilihan lain selain menerima mereka untuk masuk ke wilayah Indonesia lagi” tuturnya.

Sejalan dengan pernyataan Dwi Rahayu, Triyono juga menyatakan “Pemerintah seharusnya melakukan identifikasi terlebih dahulu karena warga Indonesia yang ada disana tentu memiliki permasalahan dan kasus yang berbeda penyelesaiaannya. Karena kejelasan mengenai status kewarganegaraan bagi mereka akan menentukan bagaimana upaya yang harus dilakukan selanjutnya”. Meski status kewarganegaraan bagi mereka sendiri masih menjadi perdebatan yang dilematis, Triyono dengan tegas menyatakan “baik mereka masih menjadi WNI ataupun telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya, mereka tetap harus diadili atas kejahatan ataupun pelanggaran yang telah mereka perbuat”.

Melihat hal tersebut maka kita dapat memahami bahwa permasalahan mengenai kembalinya warga Indonesia yang bergabung di ISIS masih belum selesai hanya dengan menentukan sikap untuk tidak memulangkan mereka. Sehingga diharapkan Pemerintah dapat lebih mawas diri lagi dan memikirkan solusi serta langkah yang harus dilakukan manakala mereka kembali atau dikembalikan ke Indonesia lagi.

Penulis : Aldyan Faizal