Draft resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja akhirnya dapat diakses oleh masyarakat setelah sebelumnya banyak kabar simpang siur mengenai substansi yang akan diatur di dalamnya. Maka dari itu, Pusat Studi Hukum HAM (Human Rights Law Studies) Fakultas Hukum Universitas Airlangga mencoba untuk mengupas beberapa pasal dalam Omnibus Law dari empat perspektif yang berbeda. Mulai dari kacamata politik, kebebasan PERS, peraturan perundang-undangan, hingga lingkungan. Ini merupakan kali ketiga HRLS mengadakan diskusi terbuka tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

 

Bertempat di Gedung C Sekretariat Bersama Pusat Studi FH UNAIR, diskusi pada 4 Maret 2020 tersebut diisi oleh narasumber-narasumber yang ahli dalam bidangnya yakni, Dadang Trisasongko (Ketua Dewan Pengurus Indonesian Legal Resource Center), Herlambang P. Wiratraman (Dosen Hak Asasi Manusia FH UNAIR), Ekawestri Prajwalita Widiati (Dosen Hukum Peraturan Perundang-Undangan FH UNAIR), dan Franky Butar-Butar (Dosen Hukum Lingkungan FH UNAIR).

 

Diskusi itu dibuka dengan pengenalan mengenai konsep Omnibus Law. “Omnibus law adalah penyatuan beberapa undang-undang dalam satu produk hukum. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.” jelas Ekawestri. Namun di sisi lain, beliau menganggap bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak memiliki inovasi bahkan cenderung menyulitkan para pengakses undang-undang. Sehingga persoalan Omnibus Law tidak hanya seputar substansi peraturan, namun juga mencerminkan ketidakmampuan Pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan.

 

Berbicara dari sisi kebebasan PERS, Herlambang mengatakan bahwa terdapat pasal-pasal dalam Omnibus Law yang membuka celah intervensi Pemerintah terhdap PERS. PERS nasional diwajibkan untuk mencantumkan hak jawab dan menghormati norma-norma agama kesusilaan serta asas praduga tak bersalah. Bahkan, berkaitan dengan pengaturan tersebut akan dibentuk Peraturan Pemerintah. “Pemerintah mencoba mengembalikan potensi kendali Pemerintah terhadap PERS.” pungkas Herlambang. Pun, Omnibus Law dinilai juga tidak menjawab isu mengenai soal penegakan hukum kebebasan PERS. Terutama terkait impunitas, pembatasan kepemilikan media dan pengaruhnya terhadap ruang redaksi.

 

Persoalan lain yang menjadi sorotan dalam Omnibus Law adalah aspek lingkungan. Franky menerangkan, “Kerusakan di Indonesia sudah semakin masif. Utamanya dalam lingkungan karena buruknya implementasi hukum. Hal ini disinyalir dapat lebih buruk lagi ketika Omnibus Law disahkan.” Tambahnya. Franky menilai masih diperlukan kajian terlebih dahulu terhadap substansi Omnibus Law agar sesuai dengan keadilan, kepastian, kemanfaatan terutama dalam aspek lingkungan.

 

Adapun Dadang mengkritisi Omnibus Law hanya memangkas birokrasi saja. “Pebisnis ini sangat terganggu oleh ketidakpastian hukum di Indonesia karena korupsi merajalela dalam sektor investasi, utamanya perizinan.” Menutup diskusi hari itu, Dadang juga mengutip OECD Anti-Bribery Convention, bahwa invenstor yang bersih akan berinvestasi di negara yang bersih dan menghindari negara yang korup. Investor yang korup mencari negara yang korup dimana tingkat persaingan bisnisnya sangat rendah.

 

 Penulis: Risdiana Izzaty